"Untuk memaksimalkan hasil penyusunan ranperda ini perlu adanya kekompakan dan saling bekerja sama antara satu dengan yang lain dan mencari informasi yang jelas sesuai dengan aturan yang berlaku, jangan hanya menegakkan suatu Perda tetapi tidak ada manfaatnya bagi masyarakat, begitu juga dengan usulan perizinan jangan sampai mempersulit Masyarakat untuk mendapatkan perizinan usaha maupun lainnya apabila hal tersebut terjadi menjadi efek buruk di mata masyarakat begitu juga dengan investor-investor yang mau bekerja sama di daerah kita," Tegasnya.

H. Muhammad rafee selaku anggota Pansus sangat menyetujui apa yang telah di sampaikan oleh Wakil ketua Pansus terhadap kewenangan Parkir, untuk mengatasi hal ini perlu adanya kerja sama dari dinas perhubungan, Ranperda yang akan kita bentuk ini merupakan suatu tujuan dalam meningkatkan Pendapatan daerah serta memberikan perizinan kepada pelaku usaha yang ingin menanamkan Modal nya kepada daerah kita. "di sini saya Pertegaskan sebelum Ranperda ini di sahkan perlu adanya kesiapan yang matang setiap OPD yang terlibat dalam Ranperda ini, baik itu dari segi materi maupun teknis,"ungkap Rafee.

Wakil ketua Pansus, Febriza Luwu  menambahkan, untuk memperkuat Ranperda ini harus ada sanksi administrasi terhadap perizinan yang tidak melaksanakan aturan yang telah di bentuk, kita minta Dinas tenaga kerja untuk lebih transparan terhadap data tenaga kerja, jangan hanya mendata tetapi tidak mengetahui kejadian yang terjadi di lapangan sehingga tidak adanya pengawasan yang ketat pada Perusahaan - Perusahaan liar yang beroperasi.

"Peran serta Dinas Perizinan disini sangat di butuhkan, setiap usaha yang berdiri harus ada Izinnya. Kadang yang menjadi kendala yaitu terlalu lamanya Izin usaha di keluarkan, untuk kedepannya jangan Sampai hal ini terjadi lagi, apabila hal ini terus berlarut makin Banyak masyarakat yang tidak mempunyai izin usaha," tambah Suyanto selaku Anggota Pansus.

Sementara H. Zamzami berharap, untuk pembahasan berikutnya selaku mitra pansus agar dapat menghadirkan langsung oleh kepala dinas, agar pembahasan lebih maksimal.

Diakhir pertemuan Tenaga Ahli Pansus II Penyelenggaraan Penanaman Modal menerangkan,  didalam penyusunan Ranperda ini ada konteks dan konten yang harus kita pahami bersama supaya tidak terjadi kesulitan Investasi dan melibatkan semua stekholder menyelaraskan isi dari ranperda ini, tentunya dengan hasil rapat hari ini akan kita kolaburasi lagi dalam memasukkan Point-point penting yang telah di sampaikan baik itu dari Eksekutif maupun Legislatif,"tuturnya.