Menurutnya, langkah ini bukan sekadar manuver politik, tetapi bagian dari proses demokratisasi dan koreksi terhadap praktik kekuasaan yang dinilai melampaui batas konstitusional, termasuk soal pencalonan Gibran yang hingga kini masih menyisakan perdebatan hukum.

Tak hanya pada isu politik, Rocky juga memberikan kritik tajam terhadap narasi ekonomi yang dibangun pemerintah. Ia menilai jargon “fundamental ekonomi kuat” sebagai retorika yang tidak selaras dengan realitas rakyat kecil.

“Indikator paling jujur adalah dapur emak-emak. Kalau piring tidak terpakai karena tidak ada yang dimasak, itu bukti nyata bahwa konsumsi menurun. Kita bicara soal perut, bukan PowerPoint,” sindirnya.

Rocky juga mengkritik narasi bonus demografi, yang menurutnya hanyalah angan-angan jika tidak dibarengi dengan investasi serius terhadap kualitas sumber daya manusia (SDM).

“Tanpa SDM unggul, yang kita hadapi bukan bonus, tapi beban demografi. Angkatan muda yang tidak punya pekerjaan justru bisa menjadi sumber krisis sosial.”

Dalam konteks global, Rocky menyoroti langkah Prabowo yang ingin membawa Indonesia bergabung ke dalam aliansi ekonomi BRICS. Menurutnya, ini langkah strategis, namun harus dikawal dengan kehati-hatian tinggi agar Indonesia tidak terjebak menjadi pion kekuatan besar seperti Tiongkok.