"Saya tanya, pasal 33 dan ayat-ayatnya dan pasal-pasal lain perlu ditafsirkan atau tidak? Atau bahasa Indonesianya jelas. Dikatakan mereka, jelas. Saya tanya apakah beras, apakah penggiling padi adalah cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat orang banyak, apakah beras itu memengaruhi hajat orang banyak atau tidak. 'Oh iya, beras, kalau nggak makan gimana', jadi menguasai hajat hidup orang banyak," tutur Prabowo.

Prabowo kemudian menekankan penggiling padi harus patuh pada negara. Prabowo mengancam akan menyita penggilingan padi yang tidak taat pada aturan.

"Kalau penggiling padi tidak mau tertib, tidak mau patuh terhadap kepentingan negara, ya, saya gunakan sumber hukum ini, saya katakan saya akan sita penggilingan-penggilingan padi itu. Saya akan sita dan saya akan serahkan kepada koperasi untuk dijalankan," tegas Prabowo.

"Dan saya tidak salah, saya bener, karena mereka mencari keuntungan yang luar biasa. Saya dapat laporan satu penggilingan padi untung tiap panen Rp 2 triliun per bulan. Satu, Rp 2 triliun per bulan. Sudah kita tertibkan, begitu saya keluarkan niat ini, harga langsung naik lagi, mereka langsung beli Rp 6.500," sambung Prabowo.

Kejaksaan Agung menyatakan siap menindaklanjuti arahan Presiden Prabowo Subianto untuk menindak pengoplos beras premium. Kejagung mengatakan perintah Prabowo akan dilaksanakan.

"Kejaksaan sebagai penegak hukum siap menindaklanjuti arahan Presiden RI," kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Anang Supriatna, kepada wartawan, Senin (21/7).