Anies menggarisbawahi bahwa kriminalisasi terhadap pengambil kebijakan berpotensi menimbulkan efek jera bagi pejabat negara lainnya. Ia menilai, bila setiap keputusan strategis yang diambil untuk menyelamatkan kepentingan publik bisa dipidana, maka para birokrat dan profesional akan takut mengambil tanggung jawab.

“Kalau keputusan yang sah dan berdasarkan kewenangan bisa dipidana hanya karena ada pihak lain yang diuntungkan, maka yang dihukum bukanlah korupsi—tapi keberanian untuk bertindak,” tegasnya.

Tak hanya itu, Anies memperingatkan bahwa ketidakpastian hukum seperti ini akan mengikis kepercayaan investor asing dan membuat para talenta profesional enggan bergabung dengan pemerintah.

“Tom Lembong adalah contoh dari talenta global yang pulang untuk membangun negeri. Tapi ketika justru dikriminalkan, pesan yang muncul ke luar adalah: jangan kembali, karena negeri ini tak aman bagi orang-orang jujur,” ujarnya.

Ketika ditanya apakah ia pesimis terhadap upaya banding atau kasasi, Anies menyatakan optimismenya. Ia yakin bahwa masih banyak aparat hukum yang memiliki integritas dan mampu mengembalikan keadilan dalam proses hukum selanjutnya.

“Saya percaya, dalam sistem hukum kita masih ada orang-orang baik yang bisa menyelamatkan proses yang bermasalah ini dan memberikan pesan bahwa tanggung jawab publik adalah sesuatu yang harus dihormati,” tutupnya.