Dengan belum adanya otoritas pelaksana UU PDP, permintaan AS ini menambah tekanan pada pemerintah Indonesia untuk segera menuntaskan kerangka pelaksanaan perlindungan data pribadi. Permintaan akses data dari AS ini juga berpotensi berdampak luas pada operasional perusahaan digital besar seperti Google, Meta, Amazon Web Services (AWS), dan lainnya yang beroperasi di Indonesia.

Dengan latar belakang tersebut, pemerintah Indonesia dihadapkan pada dilema antara membuka akses pasar ekspor dan menjaga kedaulatan serta perlindungan data pribadi warganya. Keputusan final Indonesia terhadap permintaan ini masih menunggu koordinasi lintas kementerian dan evaluasi mendalam terhadap aspek hukum dan kepentingan nasional.

(***)