“Menteri yang sudah dipanggil kejaksaan, bahkan yang sudah terseret dalam fakta persidangan, seharusnya sudah diberhentikan. Ini soal ketegasan Presiden. Kalau tidak ada langkah bersih-bersih, reshuffle hanya jadi kosmetik,” tambahnya.

Rocky menggarisbawahi bahwa reshuffle juga merupakan ujian bagi kemandirian politik Prabowo. Selama struktur kekuasaan masih dikendalikan oleh bayang-bayang Jokowi, termasuk dalam penempatan figur-figur loyalis hingga ke level komisaris BUMN, maka sulit bagi publik untuk percaya bahwa pemerintahan saat ini benar-benar baru dan independen.

“Kalau Prabowo masih terus mendengar Jokowi, maka dia akan tersandra. Dan nanti ketika sadar, mungkin sudah terlambat,” ujarnya.

Ia pun mengajak publik sipil untuk lebih lantang menyuarakan harapan akan pemerintahan yang bersih dan berdaulat. Di sisi lain, ia berharap Prabowo segera menyadari bahwa momentum bisa diciptakan, bukan hanya ditunggu.

“Jika reshuffle tak segera dilakukan, maka publik makin frustrasi. Kita sudah melihat daya beli menurun, pusat perbelanjaan sepi, dan kepercayaan internasional memudar. Pemerintahan ini butuh langkah otentik, bukan tambal sulam,” tutup Rocky.

Sebelumnya Masyarakat dibuat resah dengan adanya kebijakan pemblokirang rekening Bank oleh Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).