Posisi Jokowi dalam Pergeseran Ini

Yang menarik dari dinamika ini adalah posisi Presiden Joko Widodo yang perlahan tampak terdesak dalam arena kekuasaan. Pemberian abolisi dan amnesti ini bisa dibaca sebagai bentuk koreksi tidak langsung terhadap pendekatan Jokowi yang selama ini dianggap membiarkan atau bahkan memanfaatkan aparat hukum untuk menyerang oposisi politik.

“Kalau Hasto diberi amnesti, dan itu disetujui oleh DPR, maka kita bisa tafsirkan bahwa DPR mengakui bahwa ada yang keliru dari proses hukum sebelumnya. Siapa yang berkuasa waktu itu? Ya Jokowi. Jadi, ini koreksi diam-diam terhadap Presiden yang masih menjabat,” ujar Rocky.

Pernyataan ini membuka kemungkinan bahwa Prabowo mulai mengukuhkan garis politik yang berbeda dengan Jokowi. Dalam konteks ini, amnesti dan abolisi bukan hanya tindakan hukum, melainkan simbol pergeseran pengaruh kekuasaan yang makin menjauh dari Jokowi.

Dampaknya bagi Demokrasi dan Reformasi Hukum

Rocky Gerung juga menggarisbawahi bahwa publik mesti tetap kritis terhadap langkah-langkah politik seperti ini. Menurutnya, pengampunan hukum harus disertai evaluasi menyeluruh atas sistem peradilan itu sendiri. Jika tidak, tindakan semacam ini akan menjadi preseden bahwa kekuasaan bisa memilih siapa yang dihukum dan siapa yang dibebaskan.