“Yang kita harapkan dari pemimpin baru adalah bukan sekadar keberanian memberi pengampunan, tapi kesanggupan membongkar sistem hukum yang cacat. Jangan sampai abolisi dan amnesti ini jadi kosmetik politik. Kita butuh revolusi etika dalam hukum,” tegas Rocky.

Ia juga menyebut bahwa selama ini hukum sering dijalankan dalam bentuk formalistis yang mengabdi pada kekuasaan. Maka, pembebasan Hasto dan Tom Lembong sebaiknya disusul oleh pembentukan tim evaluasi reformasi peradilan yang melibatkan tokoh independen dan masyarakat sipil.

“Kalau Prabowo betul-betul ingin menata ulang hukum, maka dia harus mulai dari akar masalah: intervensi politik dalam proses hukum. Jangan cuma bersih-bersih di permukaan,” ujar Rocky.

Jalan Panjang Menuju Transisi yang Beradab

Langkah Prabowo memberi abolisi dan amnesti bisa dilihat sebagai awal dari upaya penyembuhan luka politik. Namun sebagaimana ditunjukkan oleh Rocky Gerung, tindakan semacam ini harus dibaca dalam lanskap politik yang lebih luas: pergeseran kekuasaan, rekonsiliasi antar elite, koreksi terhadap sistem hukum, dan janji moral terhadap rakyat.

Masih terlalu dini untuk menyimpulkan apakah ini adalah awal dari era politik yang lebih adil, atau sekadar penyesuaian sementara demi menjaga keseimbangan dalam lingkaran elite. Namun satu hal yang pasti, publik—seperti kata Rocky—“berhak untuk curiga sekaligus berharap”.