Bappeda Riau menjelaskan bahwa walaupun mereka terlibat dalam Pokja Relokasi, kewenangan penuh untuk menjawab isu PKH tidak berada di tangan mereka. 

"Kami membenarkan bahwa penggusuran bisa berdampak pada penurunan ekonomi, tetapi menawarkan solusi alternatif melalui kerja sama dengan Agrinas, dimana lahan bisa diserahkan namun hutan lindung harus dikembalikan ke fungsi aslinya,"ujarnya.

Terkait isu pertanian, Tairan juga menyoroti sektor persawahan di bengkalis" class="text-tags text-success text-decoration-none">Bengkalis yang dinilai kurang mendapat perhatian, padahal banyak petani yang memiliki potensi lahan untuk menanam padi.

Secara umum, Bappeda Provinsi Riau memaparkan capaian positif pada indeks ketahanan pangan bengkalis" class="text-tags text-success text-decoration-none">Bengkalis yang meningkat menjadi 65,75%.

Namun, mereka juga mengakui tantangan di sektor perikanan dan holtikultura yang masih belum optimal, serta penurunan luas sawah menjadi 59 ribu hektar. 

Bappeda prov riau berharap Perda LP2B (Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan) dapat segera ditetapkan untuk mengatasi masalah tersebut.