Kondisi ini berbanding terbalik dengan, harga gabah di Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat mulai turun, sehingga harga beras seharusnya ikut terkoreksi. Namun produsen besar tetap menjaga harga tinggi dengan membeli gabah di atas harga pasar untuk mematikan penggilingan kecil dan menengah.

Ia pun menuntut pemerintah bertindak tegas menggunakan UU Perdagangan untuk menghukum penimbun dan penipu harga pangan.

"Afiliasi mereka boleh membela, tapi rakyat sudah tahu permainan ini. Jangan beri ruang bagi mafia menguasai beras, hajat hidup orang banyak," ujarnya.

Sebelumnya, dalam pidato kenegaraan dalam pidato kenegaraan dalam Rapat Tahunan MPR RI dan Rapat Bersama DPR-DPD RI, Jumat (15/8), Presiden Prabowo mengungkapkan adanya distorsi sistem ekonomi yang tak sesuai dengan UUD 1945. Misalnya, dalam dunia perberasan, ada pengusaha dengan kekuatan modalnya yang besar tapi justru menipu rakyat.

"Sungguh aneh kita subsidi pupuk subsidi alat tani pestisida, waduk, kita subsidi beras tapi harga pangan kadang-kadang tidak terjangkau oleh sebagian rakyat kita. Keanehan-keanehan ini bisa terjadi karena ada distorsi dalam sistem ekonomi kita," kata Prabowo

Presiden menegaskan, usaha penggilingan padi skala besar harus memiliki izin khusus dari pemerintah. Langkah ini menjadi bentuk perlindungan terhadap kebutuhan pangan rakyat dan penegasan bahwa sektor vital tidak boleh dikuasai segelintir pemain besar yang mengeksploitasi posisinya untuk keuntungan pribadi.