"Pemerintah memiliki banyak wewenang, tetapi mereka seharusnya tidak memiliki wewenang untuk secara sewenang-wenang memutuskan siapa yang merupakan warga negara Kamboja dan siapa yang bukan," ungkapnya lagi.

Undang-undang tersebut masih harus disahkan oleh majelis tinggi Kamboja sebelum diberlakukan oleh kepala negara, tetapi keduanya dianggap sebagai langkah yang hanya bersifat stempel.

Apa arti hukum ini di beberapa negara Uni Eropa?

Berdasarkan pengarahan Parlemen Eropa pada bulan Februari, 15 negara Uni Eropa mengizinkan penarikan warga negaranya dalam kasus pengkhianatan atau ketidaksetiaan, meskipun di delapan negara tersebut aturan tersebut berlaku untuk warga negara yang dinaturalisasi.

Sebelumnya, Kamboja menjamin hak kewarganegaraan tanpa syarat dalam konstitusinya, tetapi bulan lalu anggota parlemen mengubahnya menjadi, menerima, kehilangan, dan mencabut kewarganegaraan Khmer akan ditentukan oleh hukum.

Setelah amandemen tersebut disahkan, Menteri Kehakiman Koeut Rith berkata, "Jika Anda mengkhianati bangsa, bangsa tidak akan mempertahankan Anda."