RIAU24.COM - Komisi III DPRD Kabupaten Bengkalis terus berupaya mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui sinergi antara pemerintah dan perusahaan, termasuk sektor perbankan.

Dalam rangka menggali informasi terkait perkembangan pendapatan daerah, Komisi III melaksanakan konsultasi bersama manajemen Bank Riau Kepri (BRK) Syariah di Ruang Rapat Direksi Lantai 14 Gedung MDM BRK Syariah, Pekanbaru, Selasa 26 Agustus 2025 kemarin lalu 

Direktur Dana dan Jasa BRK Syariah, M.A. Suharto, menyambut baik kunjungan tersebut. Ia menjelaskan bahwa saat ini aset BRK Syariah mencapai Rp30 triliun, menempatkannya sebagai bank syariah terbesar keempat di Indonesia setelah berdirinya Bank Syariah Nasional.

“Terkait pembiayaan, tidak pernah ada penundaan karena kami berpedoman pada aturan yang berlaku. BRK Syariah juga bekerja sama dengan CSR dan pemegang saham di berbagai daerah seperti Bengkalis, Natuna, Dumai, dan Batam. Kami juga terus mengembangkan layanan digital seperti BRK Mobile dan QRIS yang sudah bisa digunakan untuk pembayaran TPP tanpa harus datang ke bank. Ke depan, QRIS akan dikembangkan agar dapat digunakan di Singapura, Malaysia, dan Thailand,” jelas Suharto.

Ketua Komisi III DPRD Bengkalis, Sanusi, SH., MH, menyampaikan bahwa kunjungan ini dilakukan untuk mendapatkan informasi terkait kinerja dan prestasi BRK Syariah, khususnya yang berkaitan dengan pernyataan modal Pemerintah Kabupaten Bengkalis.

“Pada 2025, Bagian Ekonomi Kabupaten Bengkalis yang menjadi mitra kerja kami telah mengusulkan Propemperda tentang perubahan Perda Nomor 3 Tahun 2019 terkait pernyataan modal Pemkab Bengkalis pada PT Bank Riau Kepri. Namun, usulan ini belum bisa direalisasikan karena keterbatasan anggaran,” ungkap Sanusi.