“Informasi yang kami dapatkan, ada sejumlah pabrik yang berhenti beroperasi. Hal ini tentu perlu dicermati apakah berkaitan dengan perizinan atau faktor regulasi daerah. Bagi kami di Bengkalis, pengalaman seperti ini penting agar iklim investasi bisa tetap terjaga dengan baik,” ungkapnya.

Sementara itu, Rumbin Sitio, S.Pd., menyoroti persoalan hukum yang menimpa perusahaan di Pekanbaru.

“Kami ingin tahu bagaimana proses penanganan perusahaan yang saat ini sedang dituntut. Apakah Pemko ikut terlibat dalam pengawasan dan pendampingan, serta bagaimana dampaknya terhadap tenaga kerja. Kasus seperti ini bisa menjadi pelajaran penting untuk Bengkalis,” jelasnya.

Adapun H. Zamzami, S.H., menegaskan bahwa program pengelolaan sampah hanya akan berhasil jika ada keseriusan bersama.

“Pengelolaan sampah tidak akan berjalan jika tidak ada komitmen kuat dari pemerintah dan dukungan penuh masyarakat. Tanpa regulasi yang jelas dan kesadaran warga sejak dari rumah tangga, konsep waste to energy sulit diwujudkan,” tegasnya.

Audiensi berlangsung hangat dan penuh keterbukaan. Komisi I DPRD Bengkalis menyampaikan apresiasi atas sambutan Pemko Pekanbaru, sekaligus berharap kerja sama dalam pengembangan UMKM tenun maupun inovasi pengelolaan sampah dapat segera diwujudkan demi kemajuan bersama kedua daerah.