Pemkab Bengkalis Ikut Rakor Bersama Mendagri Melalui Zoom Mething
RIAU24.COM - BENGKALIS - Wakil Bupati Bengkalis, Dr. H. Bagus Santoso, mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Stabilisasi Harga Beras yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian, Kamis (4/9/2025) melalui Zoom Meeting.
Rakor yang diikuti oleh 214 Pemerintah Daerah se-Indonesia ini menjadi tindak lanjut atas perkembangan harga beras di sejumlah daerah. Dalam arahannya, Mendagri menekankan pentingnya langkah cepat, terukur, dan tepat sasaran dari setiap kepala daerah.
Selain itu, Mendagri menegaskan kembali arahan yang sebelumnya disampaikan pada Rakor Kamtibmas 30 Agustus 2025, yakni agar kepala daerah selalu menjaga kebersamaan dengan masyarakat, melaksanakan rapat Forkopimda, menggencarkan program pro rakyat seperti pasar murah, serta menghindari pemborosan kegiatan seremonial maupun gaya hidup mewah.
Lebih jauh, Mendagri juga memberikan instruksi melalui surat edaran yang sudah diterbitkan, khususnya terkait pengendalian inflasi dan stabilisasi harga beras, dengan enam langkah konkret yang harus segera dilakukan daerah, yakni, Melaksanakan operasi pasar murah, Melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke pasar dan distributor, Bekerja sama dengan daerah penghasil komoditas untuk kelancaran stok, Mendorong gerakan menanam, Merealisasikan Dana Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk pengendalian inflasi dan Memberikan bantuan transportasi melalui APBD.
Selain itu, sambungnya daerah juga diwajibkan melaksanakan Gerakan Pangan Murah (GPM) di seluruh kecamatan, dengan menyerap beras dari program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) yang disalurkan Perum BULOG. Program ini akan berlangsung mulai September hingga akhir Desember 2025.
Mendagri juga menegaskan bahwa sebanyak 74 Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) telah diberikan teguran karena tidak melaksanakan langkah konkret pengendalian inflasi, sementara 214 daerah dilaporkan mengalami kenaikan harga beras. Oleh karena itu, kepala daerah diinstruksikan untuk meningkatkan koordinasi dengan Forkopimda, BUMN, dan BUMD guna memastikan ketersediaan beras dengan harga stabil sesuai HET.