RIAU24.COM - Gelombang demonstrasi yang merebak di berbagai kota Indonesia kembali menempatkan politik jalanan sebagai barometer keresahan rakyat. 

Ribuan massa turun ke jalan dengan tuntutan yang cepat viral di media sosial, namun publik dibuat bertanya-tanya: mengapa isu-isu sensitif seperti dugaan ijazah Presiden Joko Widodo, polemik dinasti Gibran Rakabuming, atau kasus yang populer disebut Fufu Fafa tidak muncul dalam daftar resmi tuntutan?

Pengamat politik Rocky Gerung membaca fenomena ini bukan sekadar gerakan spontan, melainkan tanda perubahan besar dalam cara rakyat berpolitik. 

“Kita sedang menyaksikan kultur politik baru yang dikendalikan oleh isu, bukan tokoh,” ujarnya dalam diskusi di kanal FNN.

Dalam pandangan Rocky, demonstrasi kali ini mencerminkan politik anomi—politik tanpa struktur kepemimpinan resmi. Jika dulu gerakan massa selalu diasosiasikan dengan Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM), serikat buruh, atau partai politik, kali ini koordinasi lebih banyak lahir dari interaksi di media sosial.

“Demonstrasi lahir dari koordinasi sosial media, tanpa pemimpin formal dari partai atau organisasi,” kata Rocky.