Namun, analisis lain menilai justru tidak masuk akal jika TNI mengambil risiko menciptakan kerusuhan, mengingat di era Prabowo mereka justru mendapat “privilege” dalam berbagai kebijakan.

Selain itu, media sosial dianggap menjadi salah satu faktor pemicu cepatnya eskalasi. Narasi yang menyebar melalui TikTok, Twitter, dan platform lain membuat massa mudah tersulut emosi. 

“Mudah sekali masyarakat terbakar oleh isu yang digiring di media sosial. Ribuan akun bahkan memberikan ‘gift’ pada siaran langsung aksi, yang ketika ditelusuri banyak berasal dari luar negeri,” ungkap Anton Permana, Deklarator Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia (KAMI). 

Pernyataan ini sejalan dengan komentar mantan Kepala BIN Hendropriyono yang lebih dulu menyebut adanya “penunggang asing” di balik kericuhan. Aliran dana dari luar negeri yang masuk melalui aktivitas daring disebut sebagai indikasi tambahan.

Siapa Untung, Siapa Rugi?

Pertanyaan berikutnya adalah siapa yang diuntungkan dan siapa yang dirugikan dari kerusuhan tersebut. Bagi pihak-pihak yang menolak reshuffle atau berseberangan dengan Presiden, demonstrasi dapat menjadi alat tekan.