Sementara, bagi pemerintah, kericuhan justru menjadi bumerang karena membuka ruang tuduhan represif hingga pelanggaran HAM.

Tak sedikit pihak yang menilai respons pemerintah kali ini antiklimaks. Tuduhan makar hingga terorisme dinilai terlalu berlebihan untuk mengkategorikan aksi demonstrasi. Bahkan, langkah aparat yang lebih banyak menindak individu di lapangan dianggap tidak menyentuh akar persoalan.

“Seharusnya ada tim pencari fakta independen. Tanpa itu, publik hanya akan mendapat versi sepihak, dan dalang sesungguhnya bisa terus melenggang,” ujar Pengamat TNI itu. 

Persilangan Isu Politik dan Ekonomi

Kericuhan juga disebut tak lepas dari situasi politik dan ekonomi nasional. Isu-isu besar seperti dugaan ijazah palsu, wacana pemakzulan, hingga kasus korupsi kuota haji dan proyek laptop Kemendikbud dinilai telah membuat pemerintahan terpojok. Situasi ini kemudian diperparah oleh kondisi ekonomi yang sulit, tingginya pengangguran, hingga maraknya stunting.

“Ini akumulasi. Ketika rakyat dalam kondisi sulit, sosial media bisa menjadi pemicu yang cepat,” ujar Anton.