Dari hasil korupsi, oknum Kemenag diduga membeli aset mewah, termasuk dua rumah di Jakarta Selatan senilai Rp6,5 miliar yang telah disita KPK pada 8 September 2025.

Sebelumnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) melontarkan protes keras terhadap pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menyinggung nama organisasinya dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. PBNU menegaskan sama sekali tidak pernah menerima aliran dana haji sebagaimana yang ramai disebut.

Ketua Tanfidziyah PBNU, KH Ahmad Fahrur Rozi atau Gus Fahrur menilai, pernyataan KPK telah merugikan nama baik PBNU sekaligus menimbulkan keresahan di kalangan warga Nahdliyin.

Menurutnya, ada dua kerugian besar akibat pernyataan tersebut. Pertama, reputasi institusi, seperti Kementerian Agama, organisasi keagamaan PBNU, hingga individu yang diseret ke publik. Kedua, kerugian bagi masyarakat yang butuh kepastian hukum. 

“Pernyataan KPK terkait dugaan korupsi kuota haji tanpa diikuti langkah hukum konkret telah menimbulkan kerugian besar, baik bagi PBNU maupun masyarakat luas,” tegas Gus Fahrur, Senin (15/9/2025).

“Publik berhak tahu apakah benar ada korupsi, siapa pelakunya, dan bagaimana proses hukum berjalan. Jika hanya sebatas wacana di media, yang terjadi justru kegaduhan dan fitnah,” ujarnya.