RIAU24.COM - Ketua Majelis Pertimbangan Pusat PKS mendesak pemerintah melakukan penataan ulang kebijakan impor dan distribusi bahan bakar minyak (BBM) non subsidi.

Semua ini buntut polemik kebijakan yang mewajibkan SPBU swasta membeli pasokan BBM dari Pertamina, dikutip dari rmol.id, Minggu, 21 September 2025.

"Kita memahami bahwa energi adalah sektor strategis dan negara harus hadir. Tetapi perlindungan yang terlalu berlebihan justru membuat Pertamina manja, sekaligus merugikan masyarakat dan menghambat persaingan sehat," ujarnya.

Dia yakin kebijakan ini berpotensi menimbulkan beberapa masalah serius.

Pertama, membuat harga BBM non subsidi di SPBU swasta berpotensi lebih mahal.

Hal ini karena ada margin tambahan dari Pertamina sebagai pemasok tunggal.