"Terkait Pasal 184 yang belum tegas melarang bukti hasil penyiksaan. Ini rekomendasi kami adalah penting untuk menegaskan adanya exclusionary rule, larangan mutlak bukti dari proses penyiksaan," tambahnya. 

10. Penyadapan

Kementerian HAM menyarankan agar ada izin hakim dan pengawasan yang kuat terkait hal ini. 

"Belum ada pengawasan judicial yang kuat. Rekomendasi kami adalah kewajiban adanya izin dari hakim hanya untuk tindak pidana serius, jangka waktu terbatas, adanya aspek akuntabilitas, dan pemberitahuan pasca penyadapan," tuturnya.

(***)