“Jangan mudah percaya dengan data yang diberikan perusahaan. Dibutuhkan ketelitian, karena sudah ada Perda yang mengatur tenaga kerja lokal,” ujarnya.

Senada dengan itu, Ketua DPH LAMR, Syaukani, menegaskan perlunya kolaborasi dan pengawasan terhadap perusahaan yang beroperasi di Bengkalis.

"Masyarakat lokal berhak bekerja di perusahaan yang ada di daerah kita. Jangan sampai mereka tersisih oleh pekerja asing karena kurangnya pengawasan,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya kerja sama antara eksekutif, pemerintah, LAMR, dan instansi terkait untuk memperkuat aturan serta menilai perizinan perusahaan di Bengkalis.

Selain itu, aturan administrasi kependudukan juga harus diperketat agar tidak ada warga luar daerah yang mudah mengubah domisili hanya untuk bekerja di perusahaan.

Sekretaris Komisi IV, Syafroni Untung, soroti fakta di lapangan yang masih menunjukkan banyak perusahaan menerima tenaga kerja dari luar daerah.