Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas ke Hamas: 'Serahkan Senjata'
RIAU24.COM - Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas mengatakan pada hari Senin bahwa kelompok teroris Hamas tidak boleh memiliki peran dalam pemerintahan Gaza di masa mendatang dan mendesak kelompok militan tersebut untuk menyerahkan senjatanya.
"Hamas dan faksi-faksi lainnya harus menyerahkan senjata mereka kepada Otoritas Palestina," ujar Abbas melalui tautan video pada pertemuan puncak solusi dua negara di Perserikatan Bangsa-Bangsa, di mana Prancis mengumumkan pengakuannya terhadap negara Palestina.
“Yang kami inginkan adalah satu negara bersatu tanpa senjata, negara dengan satu hukum dan satu pasukan keamanan yang sah,” kata Abbas.
Abbas juga menggarisbawahi komitmennya untuk menyelenggarakan pemilihan presiden dan parlemen setelah perang berakhir.
"Kami akan merancang konstitusi sementara dalam waktu tiga bulan untuk memastikan pengalihan kekuasaan dari otoritas ke negara," tambahnya.
Pemimpin itu juga menyerukan agar lebih banyak negara mengakui negara Palestina.
"Kami mengapresiasi sikap negara-negara yang telah mengakui negara Palestina, dan kami menyerukan kepada negara-negara yang belum mengakuinya untuk mengikutinya. Kami menyerukan dukungan Anda agar Palestina menjadi anggota penuh Perserikatan Bangsa-Bangsa," ujarnya.
Perluasan permukiman di Tepi Barat 'mengikis prospek' solusi: Presiden UNGA
Presiden Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa Annalena Baerbock menekankan pentingnya solusi dua negara dan mengutuk perluasan permukiman di Tepi Barat yang diduduki.
Ia mengatakan perluasan permukiman dan pembongkaran di Tepi Barat yang diduduki mengikis prospek solusi politik.
Israel telah menyetujui rencana kontroversial untuk membangun ribuan unit perumahan baru di Tepi Barat yang akan membagi wilayah tersebut menjadi dua.
Menteri Keuangan Israel sayap kanan Bezalel Smotrich sebelumnya mengatakan, "Negara Palestina sedang dihapus dari meja bukan dengan slogan, tetapi dengan tindakan."
“Kengerian di Gaza semakin memperjelas bahwa kita tidak boleh membiarkan kehancuran seperti itu terjadi lagi,” kata Baerbock.
(***)
