RIAU24.COM -Pembentukan Tim Transformasi Reformasi Polri oleh Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo seharusnya menjadi kabar baik bagi publik yang menanti perubahan di tubuh kepolisian. 

Namun, langkah tersebut justru menimbulkan tanda tanya besar: siapa sebenarnya yang mengendalikan agenda reformasi Polri? Presiden Prabowo Subianto atau Polri itu sendiri?

Pemerhati sosial dan politik, Nazaruddin, menilai keputusan Kapolri ini menyimpan dua kemungkinan yang sama-sama bermasalah. 

“Kalau ini inisiatif sepihak Kapolri, artinya Presiden Prabowo gagal mengendalikan institusi yang seharusnya tunduk pada garis komando presiden. Janji reformasi runtuh bahkan sebelum dimulai,” kata Nazaruddin saat dihubungi KBA News, Senin, 22 Sepetmber 2025.

Namun, ia menegaskan, bila pembentukan tim itu justru bagian dari skenario presiden, persoalannya lebih serius lagi. 

“Kalau benar ini rencana presiden, maka janji reformasi Polri tak lebih dari gimmick politik. Bagaimana mungkin reformasi dijalankan oleh pihak yang menjadi objek reformasi? Itu ibarat terdakwa merangkap jadi hakim dalam perkaranya sendiri,” tambahnya.