Namun, menurutnya, tidak ada indikasi kedua inisiatif ini saling terkoordinasi.

"Berdasarkan pertimbangan tata kelola pemerintahan dan prinsip loyalitas, bahwa langkah pembentukan Tim Reformasi oleh Kapolri tidak wajar," ungkap Said Didu. 

"Dapat diduga bahwa terjadi 'perlawanan' dari internal Polri teradap keinginan Presiden (sesuai aspirasi rakyat) untuk melakukan reformasi Polri," jelasnya.

Diberitakan sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto mempercayakan Reformasi Polri kepada mantan Wakil Kapolri (Wakapolri) Purnawirawan Jenderal Ahmad Dofiri. 

Kepercayaan Prabowo Subianto itu bisa dilihat dari pengangkatan Ahmad Dofiri sebagai Staf Ahli Presiden Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) dan Reformasi Polri. 

Prabowo Subianto resmi mengadakan jabatan Staf Ahli Presiden Kamtibmas dan Reformasi Polri dalam reshuffle kabinet pada Rabu (17/9/2025).