"Tahap kedua, dalam rangka kontrol kebersihan dan higienis, BGN perlu kerja sama dengan Kemenkes atau dinas dinas kesehatan di daerah dalam rangka melakukan kontrol terhadap sanitasi dan dapur higienis, untuk pangan sehat BGN harus bekerja sama dengan BPOM, sementara untuk distribusi pada Paud dan ibu hamil, BGN harus kerja sama dengan BKKB dan kerja sama itu resmi dan harus ada beban anggaran tentu," jelasnya.

Selanjutnya, Irma meminta orang-orang yang ditempatkan di SPPG harus yang punya keahlian di bidangnya. "Karena di tangan mereka lah sesungguhnya kontrol terakhir makanan dari SPPG boleh didistribusikan atau tidak ke penerima manfaat," imbuh dia.

Sebagaimana diketahui, kasus keracunan siswa usai menyantap MBG terjadi di berbagai daerah. Di Kecamatan Cipongkor, Bandung Barat, ada sebanyak 1.333 siswa yang diduga keracunan MBG. Di Ketapang, Kalimantan Barat, juga terjadi kasus keracunan MBG yang diduga dari lauk hiu goreng yang tinggi merkuri.

Badan Gizi Nasional (BGN) sendiri menerapkan prosedur operasi standar (SOP) baru setelah kasus keracunan Makan Bergizi Gratis (MBG) kerap terjadi di berbagai daerah. BGN mewajibkan setiap koki di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memiliki sertifikat dari lembaga.

(***)