Kejagung juga terlibat dalam mengawal proses pengadaan layanan haji. 

Mulai dari akomodasi, transportasi, hingga penyediaan konsumsi dan kesehatan. 

"Kami ingin memastikan Kementerian Haji dan Umrah dibangun di atas fondasi integritas, sehingga pelayanan kepada jemaah haji benar-benar optimal," ujarnya.