RIAU24.COM - Wakil Menteri Haji dan Umrah, Dahnil Anzar menyebut pihaknya menggandeng Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk memperkuat tata kelola penyelenggaraan haji. 

Harapannya, agar pelaksanaan haji dan umrah 2026 semakin transparan, akuntabel, dan profesional, dikutip dari rmol.id, Selasa, 30 September 2025.

Kerja sama diawali dengan menyerahkan lebih dari 450 daftar nama calon sumber daya manusia (SDM) dari Kementerian Agama (Kemenag) hingga lintas kementerian lembaga untuk mengisi struktur kelembagaan baru.

Harapannya nanti Kejagung ikut andil dalam melakukan proses screening dan tracking.

Terutama untuk memastikan aparatur haji yang bergabung memiliki integritas dan rekam jejak yang baik.

"Kami menginginkan adanya super tim di tubuh Kementerian Haji dan Umrah, mengingat agenda keumatan ini bersifat reguler dan krusial," ujarnya.

Kejagung juga terlibat dalam mengawal proses pengadaan layanan haji. 

Mulai dari akomodasi, transportasi, hingga penyediaan konsumsi dan kesehatan. 

"Kami ingin memastikan Kementerian Haji dan Umrah dibangun di atas fondasi integritas, sehingga pelayanan kepada jemaah haji benar-benar optimal," ujarnya.