Menurut perhitungannya, jumlah penyelundupan yang terjadi mencapai 12 ribu ton per tahun, dengan nilai sekitar Rp 45-47 triliun berdasarkan harga timah yang berlaku.

Penyelundupan tersebut dinilai merugikan para eksportir legal yang telah menjalankan bisnis sesuai ketentuan.

"Kita sempat ada penurunan produksi di timah sendiri, tapi sejak isu ini sudah mulai kita suarakan di asosiasi, kita ketemu dengan beberapa perwakilan pemerintah, dan akhirnya masukan kami diterima oleh mereka. Dan sekarang bahkan Presiden pun sekarang sudah mengarahkan bahwa akan memerangi praktik penyelundupan ilegal itu," tambahnya.

Bahkan, kondisi tersebut sempat menjadi perhatian dari asosiasi timah dunia. Harwendro mengatakan, perwakilan dari International Tin Association bahkan datang ke Indonesia untuk menanyakan langsung soal maraknya praktik penyelundupan.

"Kemarin sempat beberapa perwakilan dari International Tin Association sempat datang ke Indonesia menanyakan tentang perihal-perihal ini, tentang penyelundupan ini," imbuhnya.

Sebelumnya, Presiden RI Prabowo Subianto meminta kepada TNI, Polri dan juga Bea Cukai Kementerian Keuangan untuk melakukan operasi besar-besaran di Wilayah Bangka Belitung. Alasannya karena, daerah ini marak sekali pertambangan timah ilegal.