Di Bogor, Jawa Barat, misalnya SPPG menerima beras medium dengan kadar patah di atas 15 persen meskipun kontrak mencantumkan beras premium. 

Di sisi distribusi, masalah tak kalah serius muncul. Standard holding time empat jam yang seharusnya menjamin keamanan pangan sering dilanggar. B

ahkan di Bangka Belitung, distribusi makanan sempat terhenti selama dua minggu tanpa pemberitahuan memadai, membuat sekolah kebingungan. 

Ironisnya, guru kembali dipaksa menjadi ujung tombak distribusi meski tidak mendapatkan tambahan dukungan.

Ombudsman juga menyoroti lemahnya pengawasan digital. Dashboard Badan Gizi Nasional (BGN) belum bisa menampilkan data mutu, bahan, jadwal distribusi, hingga insiden keracunan secara real time. 

Sementara skema ad cost yang belum memiliki petunjuk teknis (juknis) rinci membuka celah ketidakpastian dalam penggunaan anggaran.