Menurutnya, biaya pembangunan jalan tol di Indonesia tergolong tinggi dibanding negara lain, membuka potensi adanya markup atau pembengkakan biaya.

Dalam hal ini, Said Didu menyebut beberapa nama pejabat yang dianggap punya peran besar dalam proyek infrastruktur, seperti Basuki Hadimuljono (Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat), Rini Soemarno (mantan Menteri BUMN), serta pimpinan Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT).

“Kalau jalan tol dibangun sebelum jalan biasa yang layak, itu bukan membangun, tapi memeras rakyat lewat tarif,” ucapnya.

Ia juga menyinggung proyek bandara dan pelabuhan yang disebutnya “mangkrak” karena tidak melalui studi kelayakan yang matang.

Said Didu menilai, kebijakan infrastruktur seringkali lebih berorientasi pada nilai investasi ketimbang manfaat publik.

Tuntutan Transparansi dan Penegakan Hukum