“Banyak izin tambang sekarang dipusatkan di Kementerian Investasi, dan investor besar yang masuk sebagian besar dari China,” katanya.

Said Didu menilai kebijakan bebas pajak dan kemudahan izin usaha yang diberikan kepada perusahaan asing di sektor nikel dan smelter dapat menimbulkan ketimpangan ekonomi.

Ia juga mengaitkan hal ini dengan Undang-Undang Cipta Kerja, yang disebutnya memusatkan izin ke pemerintah pusat dan mengurangi kontrol pemerintah daerah.

Infrastruktur dan Dugaan Markup

Said Didu turut menyoroti pembangunan infrastruktur yang menjadi fokus utama pemerintahan Jokowi.
Ia menyebut pembangunan jalan tol, bandara, dan proyek transportasi lain kerap dilakukan tanpa memperhatikan keseimbangan kebutuhan masyarakat.