Menurutnya, proyek tersebut menimbulkan persoalan baru karena menyangkut lahan yang sebelumnya dimiliki rakyat atau negara. Setelah status PSN dicabut, Said Didu berpendapat pemerintah seharusnya menarik kembali aset-aset yang digunakan untuk proyek tersebut.

“Kalau sudah dicabut PSN-nya, negara punya hak menarik aset yang diambil tanpa dasar hukum kuat,” ujarnya.

Ia juga menyinggung penggunaan tanah negara, termasuk lahan bekas kasus BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia), yang disebutnya dialihkan dengan harga murah atau melalui mekanisme tidak transparan.

Kritik terhadap Kebijakan Pertambangan

Dalam bagian lain wawancara, Said Didu membahas kebijakan sektor pertambangan dan investasi mineral yang menurutnya semakin berpihak pada kepentingan asing, khususnya Tiongkok.

Ia menyebut sejumlah tokoh seperti Bahlil Lahadalia (Menteri Investasi), Sri Mulyani Indrawati (Menteri Keuangan), dan Luhut Binsar Pandjaitan sebagai pejabat yang memiliki pengaruh besar dalam penyusunan kebijakan tersebut.