Menurutnya, dalam proses negosiasi dengan pihak Tiongkok, pemerintah Indonesia gagal menekan bunga pinjaman agar lebih rendah. Ia menilai proyek ini akhirnya lebih menguntungkan pihak asing karena pembiayaan dan teknologinya dikendalikan sepenuhnya oleh China Railway International.

Said Didu juga menyebut, pernyataan Presiden Jokowi bahwa negara telah “mengambil alih” Freeport sebagai bentuk kedaulatan ekonomi dianggap tidak tepat.

Menurut dia, pemerintah melalui BUMN justru membeli saham Freeport setelah masa kontrak lama habis, bukan mengambil alih secara langsung.

PIK 2 dan Pengelolaan Aset Negara

Lebih lanjut, Said Didu menyoroti proyek Pantai Indah Kapuk 2 (PIK 2) yang pernah masuk daftar Proyek Strategis Nasional (PSN). Ia menilai proyek tersebut masuk daftar PSN “melalui jalan selingkuh” tanpa kajian mendalam.

Ia menyebut beberapa nama yang menurutnya memiliki keterkaitan dalam proses itu, seperti Sandiaga Uno (Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif), Ahmad Zaki (Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi), serta Airlangga Hartarto (Menteri Koordinator Bidang Perekonomian).