Menurutnya, langkah aparat yang menerapkan pasal 32 dan 35 UU ITE terhadap pihak-pihak yang mempertanyakan ijazah Jokowi justru memperkuat dugaan adanya “penyalahgunaan undang-undang”.

Dialog malam itu memunculkan ketegangan emosional. Beberapa peserta saling menyela, bahkan terjadi adu argumen tajam antara Khozinudin, pengacara Jokowi, dan perwakilan masyarakat yang membela pihak presiden. Di tengah debat, Khozinudin menuding bahwa upaya penyelesaian di luar pengadilan atau mediasi merupakan cara untuk menghindari pembuktian di ruang sidang. 

“Saya melihat ada upaya untuk berdamai agar kasus ini tidak sampai ke pengadilan. Padahal, kalau memang yakin ijazah itu asli, seharusnya tak ada yang perlu ditakuti,” katanya.

Perdebatan di program Rakyat Bersuara ini kembali menyorot kontroversi lama yang tak kunjung padam. Sejak masa pemilihan presiden, isu mengenai keaslian ijazah Jokowi telah beberapa kali muncul, bahkan sempat bergulir di pengadilan. Namun hingga kini, belum ada putusan pengadilan yang menyatakan dokumen tersebut palsu. 

Pihak Universitas Gadjah Mada (UGM), tempat Jokowi menempuh pendidikan, berulang kali menegaskan bahwa ijazah yang dikeluarkan sah dan terdaftar dalam arsip universitas. Pernyataan serupa pernah disampaikan pihak Bareskrim Polri pada 2025 yang menyebut hasil pemeriksaan forensik menunjukkan kesesuaian dokumen.

Meski begitu, tudingan terhadap keaslian ijazah terus dimunculkan oleh sejumlah pihak dan aktivis yang menuntut keterbukaan publik. Isu ini kembali menjadi bahan politik yang sensitif, terutama menjelang akhir masa pemerintahan Jokowi dan dinamika politik pasca-pemilu.