Beberapa pengamat menilai, narasi seputar ijazah kini lebih banyak digunakan sebagai instrumen tekanan politik ketimbang persoalan hukum murni.

Dalam konteks itu, penting bagi publik untuk membedakan antara klaim politik dan fakta hukum. Pernyataan seperti yang disampaikan Khozinudin harus ditempatkan sebagai pandangan pribadi yang belum diverifikasi. 

Sementara pihak-pihak yang merasa dirugikan berhak menempuh jalur hukum untuk memastikan kejelasan perkara.

Bagi media dan masyarakat, menjaga kehati-hatian dalam mengutip dan menafsirkan pernyataan menjadi hal krusial di tengah suhu politik yang semakin tinggi. 

Seperti halnya gaya pemberitaan Kompas, tanggung jawab utama media bukanlah memperpanjang polarisasi, melainkan menghadirkan konteks, keseimbangan, dan ruang rasional bagi publik.

Kini, perdebatan soal ijazah bukan sekadar soal dokumen akademik, melainkan simbol tentang kepercayaan publik terhadap transparansi, integritas, dan legitimasi kekuasaan.