Namun, ia menilai kementerian-kementerian masih bisa menjadi faktor pendorong perubahan. 

“Kita sudah sulit mengharap Prabowo karena Prabowo sendiri tampak tidak peduli terhadap HAM. Tapi yang bisa game changer adalah kementerian-kementeriannya,” ujar dia.

Bagi Isnur, para menteri harus berani untuk mengambil sikap untuk memastikan negara tetap berjalan dalam koridor konstitusi. 

“Menteri-menterinya harusnya lebih mengedepankan negara hukum, HAM dan demokrasi. Harus berinisiatif, harus berani, dan memahami HAM lebih dalam lagi,” kata Isnur. 

“Kalau mengharapkan kesadaran presiden, itu enggak terjadi,” imbuhnya.

(***)