Arya mengatakan pemerintahan Prabowo-Gibran ini juga terjadi policy switching di alokasi infrastruktur. Dia menyebutkan pemerintahan Prabowo terjadi pengurangan yang cukup besar di alokasi infrastruktur dari APBN.

"Saya melihat ada policy trade off, yang tidak mudah dilakukan pemerintah Prabowo-Gibran dan trade off terjadi di 3 aspek apakah pemerintah akan membangun kabinet yang ramping atau gemuk," ujarnya.

"Sejak awal negosiasinya di situ terutama setelah Presiden terpilih sebelum ditetapkan sampai pemerintahan baru dilantik trade off-nya berapa jumlah kementerian yang dibentuk," sambungnya.

"Kalau kita lihat yang kentara juga adalah policy switching, Switching-nya adalah terutama struktur fiskal, sebelumnya alokasi fiskal untuk infrastruktur program infrastruktur itu cukup besar ya sekarang terjadi pengurangan yang cukup dalam terutama dari alokasi anggaran APBN," ujar Arya.

Tak hanya itu, CSIS juga menyoroti ada remiliterisasi ruang sipil. Peneliti Departemen Politik dan Perubahan Sosial D Nicky Fahrizal mengatakan remiliterisasi ruang sipil di era Prabowo Gibran meliputi ketahanan pangan, aspek infrastruktur, dan pendidikan.

Di bidang pangan, kata Nicky, militer dilibatkan dalam program makan bergizi gratis dan food estate. Sementara dalam aspek infrastruktur seperti Koperasi Merah Putih dan di bidang pendidikan melalui kegiatan pembinaan nilai-nilai kedisiplinan.