“Terlihat bahwa agak sulit Pak Jokowi untuk menghindar dari, sebut saja, tuduhan publik bahwa beliau melakukan mark up,” ujar Rocky Gerung. 

Rocky menjelaskan bahwa proyek tersebut semula dinegosiasikan dengan Jepang. Namun, setelah hasil riset Jepang dipindahkan ke China, biaya proyek justru meningkat tajam. 

Ia menilai, keputusan tersebut memicu pemecatan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan yang saat itu menolak proyek karena dianggap tidak layak secara ekonomi. 

Menurut Rocky, kesalahan perencanaan dan pengelolaan proyek menyebabkan beban utang yang kini menjadi ancaman bagi keuangan negara. 

Ia menilai, jika terbukti ada penggelembungan biaya atau penyalahgunaan dana, proyek tersebut bisa berimplikasi hukum dan menyeret pihak yang bertanggung jawab, termasuk Jokowi sebagai pengambil keputusan. 

Lebih jauh, Rocky menyinggung adanya unsur kesengajaan atau mens rea dalam kebijakan itu. Ia menilai ada motif tertentu di balik keputusan melanjutkan proyek dengan pembengkakan biaya yang tidak wajar.