“Kita simpulkan tadi, enggak ada titik temu. Jadi ya lanjut aja ke sidang… Silakan nanti dihadirkan bukti-bukti apa yang sudah dilakukannya. Biarlah publik yang menilai apakah ANRI sudah menjalankan kewajibannya sesuai undang-undang atau belum,” kata Aryanto. 

Kasus ini tidak hanya menyangkut legalitas dokumen akademik mantan presiden, tetapi menyentuh hak publik atas transparansi dan akses informasi sesuai Undang‑Undang Keterbukaan Informasi Publik. 

Beberapa pengamat menilai bahwa kegagalan ANRI menguasai dokumen yang idealnya berada di lembaga arsip negara memperlemah kepercayaan publik terhadap mekanisme penyimpanan arsip negara. 
Sindonews Nasional

Sidang di KI Pusat akan menjadi forum di mana kedua pihak—Bonatua sebagai pemohon, dan ANRI (serta mungkin KPU sebagai pemegang dokumen) – akan menghadirkan bukti-bukti, argumen, dan penjelasan terkait penguasaan dan legitimasi dokumen ijazah tersebut. 

Hasilnya akan menjadi tolok ukur seberapa jauh lembaga negara menjalankan kewajiban kearsipannya.