Aksi solidaritas ini berlangsung damai dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.

Kasus yang menjerat Delpedro menambah panjang daftar aktivis yang dijerat pasal penghasutan dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Lembaga advokasi digital SAFEnet mencatat, sejak beberapa tahun terakhir, penggunaan pasal-pasal tersebut meningkat terhadap warga yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan publik, baik di media sosial maupun dalam aksi massa.

Beberapa organisasi masyarakat sipil menilai, praktik seperti ini berpotensi menimbulkan pembatasan terhadap kebebasan berekspresi. “Penerapan pasal penghasutan dan UU ITE sering kali tidak proporsional, terutama ketika diarahkan pada aktivis yang menjalankan fungsi kontrol sosial,” ujar salah satu peneliti hukum dari Universitas Indonesia.

Peran Lokataru dan Latar Belakang Aktivisme

Lokataru Foundation, lembaga yang dipimpin Delpedro, dikenal aktif dalam pendampingan hukum terhadap masyarakat yang berhadapan dengan kekuasaan. Lembaga ini juga terlibat dalam sejumlah advokasi kasus hak asasi manusia, termasuk dugaan kekerasan aparat terhadap warga dan kriminalisasi aktivis lingkungan.

Rekan-rekan Delpedro menilai, keterlibatannya dalam demonstrasi akhir Agustus lalu merupakan bagian dari komitmen lembaga dalam memperjuangkan hak-hak sipil. “Delpedro hadir sebagai pembela HAM, bukan penghasut. Tuduhan itu tidak berdasar,” kata Muzaffar Salim, staf Lokataru yang juga terseret dalam perkara serupa.