"Jadi sudah lah, saya sudah katakan presiden RI yang ambil alih tanggung jawab. Jadi tidak usah ribut, kita mampu, dan kita kuat. Duitnya ada," katanya.

Direktur Eksekutif Center of Economic And Law Studies (CELIOS) Bhima Yudhistira menilai penggunaan APBN untuk melunasi utang tidak sesuai dengan kontrak awal konsorsium KCIC. 

Menurutnya, proyek ini seharusnya bersifat business to business (B2B), bukan ditopang oleh APBN.

"kalau APBN penuh, situasi sekarang defisitnya kan diperkirakan melebar dan khawatir dengan tambahan beban untang KCIC ada program yang akan diefisiensikan dari belanja pemerintah hanya untuk melakukan penyertaan modal negara ke KAI untuk bayar utang kereta cepat. Kalau gitu kan sama aja dari awal APBN murni dong, buat apa kerjasama dengan pihak China," ujar Bhima kepada CNBC Indonesia, Rabu (5/11/2025).

Bhima mengungkapkan kerja sama dengan pihak China seharusnya dapat meringankan beban APBN. Jika pembiayaan utang tetap dipaksakan menggunakan APBN, hal tersebut berpotensi mendorong pelebaran defisit atau penambahan utang negara.

Alhasil, dampaknya, masyarakat yang tidak menggunakan kereta cepat juga ikut harus menanggung beban melalui pajak yang dibayarkan.