"Penyertaan modal negara ke kereta api itu untuk mendukung kereta reguler yang sekarang aja masih kurang dana pembangunan terutama di luar jawa untuk jalur kereta jadi ngapain? negara mensubsidi transportasi untuk kelompok menengah atas," ujarnya.

Bhima menilai, seluruh beban proyek sebaiknya diserahkan kepada BUMN dan akan menjadi tanggung jawab Danantara. 

Menurutnya, Danantara memiliki kapasitas keuangan yang cukup besar. Dengan dividen mencapai Rp 80 triliun yang sebagian besar saat ini ditempatkan pada surat utang pemerintah.

Maka dari itu, seharusnya Danantara mampu membantu KAI tanpa perlu melibatkan APBN.

"Karena itulah fungsi dari danantara untuk menyelesaikan proyek-proyek yang bermasalah yang ada di bawah BUMN. Solusi terbaik ya full danantara yang mengurus apakah nanti skemanya debt swap atau debt cancellation penghapusan bunga dan pokok hutang intinya harus ada cara-cara kreatif dalam negosiasi danantara disitu yang bermain peran bukan APBN atau setengah APBN," ujarnya.

(***)