RIAU24.COM - Deputi penindakan dan Eksekutif KPK Brigjen Asep Guntur Rahayu membeberkan bahwa diawal menjabat sebagai Gubernur Riau, Abdul mengumpulkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk merencanakan pemerasan. 

"Jadi awal-awal menjabat dia sudah mengumpulkan seluruh SKPD, seluruh dinas dikumpulkan termasuk juga dengan kepala-kepalanya yang dibawahnya dia, staff-staffnya salah satu yang dikumpulkan itu salah satu dinasnya adalah dinas PUPR dengan kepala UPT yang kepala UPT 1, 2, 3 sampai 6 ini khusus UPT jalan dan jembatan," kata Asep, dikutip Kamis (6/11/2025).

Abdul Wahid menyebut bahwa hanya ada satu yang artinya setiap kepala dinas harus tegak lurus kepada gubernur, dimana kepala dinas merupakan representasi dari gubernur. 

"Artinya ada gubernur dan kepala dinas ini adalah kepanjangan tangan dari gubernur sehingga apapun yang disampaikan kepala dinas itu adalah perintahnya gubernur, disampaikan demikian dan kalau yang tidak ikut atau tidak nurut akan dievaluasi," ujarnya.

Pernyataan evaluasi dianggap oleh kepala UPT sebagai sinyal jika tidak menuruti perintah gubernur, maka akan dicopot atau dimutasi dari jabatannya. 

Abdul Wahid Minta Fee 2,5%