Menurut Agus, langkah ini merupakan salah satu langkah mentransformasi BUMN, khususnya melalui pilar transformasi tata kelola yang merupakan program menyeluruh demi membangun integritas, transparansi dan akuntabilitas di semua lapisan organisasi.

Transformasi tata kelola bukan hanya sebuah kepatuhan terhadap regulasi, tetapi tentang membangun budaya etika dan kepercayaan menjadi pondasi keberlanjutan jangka panjang.

Dalam konteks BUMN, imbuhnya, good governance bukan sekadar syarat administratif, tetapi simbol kredibilitas di mata publik dan investor, termasuk memastikan BUMN mengadopsi praktik bisnis terbaik yang mengacu pada benchmark internasional.

Ia menjelaskan laporan keuangan yang kredibel dan berintegritas terus ditegakkan. Setiap BUMN secara bertahap dipastikan memiliki struktur kerja yang jelas guna memastikan akuntabilitas dan pengukuran kerja berjalan secara efektif.

Agus juga mengenalkan pilar-pilar transformasi lainnya, seperti transformasi bisnis melalui restrukturisasi dan streamlining BUMN.

Agus menerangkan jumlah BUMN yang dimiliki RI mencapai 1.045 entitas yang mencakup tujuh lapis mulai dari induk, anak, cucu hingga udheg-udheg perusahaan. Ini mengakibatkan pengelolaan operasional tak efisien dan tidak kompetitif.