RIAU24.COM - Amerika Serikat telah mendesak Dewan Keamanan PBB untuk mendukung rancangan resolusi yang mendukung rencana perdamaian Presiden Donald Trump untuk Gaza.

Pada hari Kamis (13 November), negara tersebut memperingatkan bahwa penundaan apa pun dapat mengakibatkan warga Palestina menderita konsekuensi serius.

Dalam pesan yang tajam, misi AS untuk PBB mengatakan bahwa perpecahan di dalam Dewan pada tahap ini akan membawa konsekuensi yang serius, ‘nyata,’ dan sepenuhnya dapat dicegah bagi warga Palestina di Gaza.

Washington berpendapat bahwa gencatan senjata Gaza masih rapuh dan Dewan harus bergerak cepat untuk mewujudkan perdamaian.

AS memperingatkan jangan menebar perpecahan

Seorang juru bicara misi AS untuk PBB mengatakan bahwa, "upaya untuk menimbulkan perpecahan sekarang—ketika kesepakatan mengenai resolusi ini sedang dalam negosiasi aktif—memiliki konsekuensi yang serius, nyata, dan sepenuhnya dapat dihindari bagi warga Palestina di Gaza."

Menyebut gencatan senjata sebagai momen bersejarah untuk membuka jalan menuju perdamaian abadi di Timur Tengah," juru bicara tersebut menambahkan bahwa gencatan senjata tersebut rapuh.

"Kami mendesak Dewan untuk bersatu dan bergerak maju untuk mengamankan perdamaian yang sangat dibutuhkan," tambahnya.

Hal ini terjadi ketika Amerika, minggu lalu, meluncurkan negosiasi mengenai rancangan yang mendukung rencana Trump untuk mengakhiri perang dua tahun antara Israel dan Hamas.

Rencana perdamaian Gaza Trump

Rancangan resolusi tersebut, yang kini telah mencapai versi ketiganya, menurut AFP, disusun berdasarkan peta jalan yang diusulkan Trump untuk menstabilkan Gaza setelah dua tahun perang antara Israel dan Hamas.

Dokumen tersebut mendukung pembentukan badan transisi yang disebut 'Dewan Perdamaian', yang secara teoritis akan dipimpin oleh Trump, dengan mandat yang berlaku hingga tahun 2027.

Resolusi tersebut juga akan memberi wewenang kepada negara-negara anggota untuk membentuk Pasukan Stabilisasi Internasional (ISF) sementara yang akan bekerja sama dengan Israel, Mesir, dan polisi Palestina yang baru dilatih untuk mengamankan perbatasan Gaza, mengawasi upaya demiliterisasi, dan membantu penonaktifan permanen senjata dari kelompok bersenjata non-negara.

ISF juga akan mendukung akses kemanusiaan dan perlindungan warga sipil di dalam wilayah tersebut.

Untuk pertama kalinya, draf terbaru juga secara singkat menyebutkan negara Palestina di masa depan. Setelah Otoritas Palestina melaksanakan reformasi dan pembangunan kembali dimulai di Gaza, teks tersebut menyatakan kondisi akhirnya mungkin tersedia untuk jalur yang kredibel menuju penentuan nasib sendiri dan kenegaraan Palestina.

AS mengatakan, "akan membangun dialog antara Israel dan Palestina untuk menyepakati cakrawala politik bagi koeksistensi yang damai dan sejahtera."

Menteri Luar Negeri AS Marco Rubio terdengar optimis saat singgah di Kanada pada hari Rabu, mengatakan negosiasi mengenai teks tersebut mencapai kemajuan yang baik dan ia berharap Dewan akan segera bertindak.

Namun, para diplomat mengatakan beberapa masalah masih belum terselesaikan.

Beberapa anggota menginginkan ketentuan pengawasan yang lebih jelas dari Dewan Keamanan, detail lebih lanjut tentang peran Otoritas Palestina, dan detail tentang bagaimana ISF akan beroperasi.

(***)