RIAU24.COM - Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Universitas Muslim Indonesia, Fahri Bachmid menyebut putusan MK langsung memperoleh kekuatan hukum tetap sejak diucapkan dan tidak ada upaya hukum yang dapat ditempuh.

"Sifat final dalam putusan MK mencakup pula kekuatan hukum mengikat, final and binding, dengan demikian putusan MK itu harus ditindalanjuti sebagaimana mestinya

secara doktriner," sebutnya, dikutip dari rmol.id, Minggu, 16 November 2025.

Tambahnya, putusan MK bersifat prospektif atau berlaku ke depan.

Hal ini karena mengikuti prinsip bahwa suatu UU tetap berlaku sampai ada putusan yang menyatakan bertentangan dengan UUD 1945.

Meskipun seperti itu MK memiliki kewenangan untuk membuat putusan yang retroaktif atau berlaku surut.