Dan kelima; mekanisme penanganan cepat. Satgas akan membentuk Tim Lapangan Khusus yang bisa bergerak cepat ketika ada potensi penghambatan operasi akibat klaim lahan. Tim ini beranggotakan unsur SKK Migas, PHR, BPN, Pemda, dan aparat keamanan.

“Mari kita jadikan FGD ini ruang koordinasi yang menghasilkan keputusan operasional, bukan sekadar catatan rapat. Kami berharap, dari forum ini keluar peta jalan penyelesaian lahan Duri Field dengan penanggung jawab dan target waktu yang jelas,” tegas Syahrial.

Ia berharap forum ini menghasilkan keputusan yang operasional dan dapat ditindaklanjuti, memperkuat Riau sebagai pilar penting dalam mewujudkan dua isu nasional: Kedaulatan Pangan dan Kedaulatan Energi. “Mari bersama dan berkomitmen penuh agar operasi migas ini andal, efisien, dan menjadi pilar ketahanan energi nasional,” tambahnya.

Usai FGD, Satgas Migas bersama Kejaksaan Tinggi Riau, TNI-Polri, DJKN Kementerian Keuangan, BPN dan stakeholders lainnya juga mengecek langsung lokasi-lokasi perambahan lahan di Duri Field tersebut. Banyak aktivitas ilegal dan perambahan yang ditemukan di aset BMN Hulu Migas tersebut. ***