RIAU24.COM -Penetapan Roy Suryo dan sejumlah anggota Tim Pembela Ulama dan Aktivis (TPUA) sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyebaran informasi palsu terkait ijazah Joko Widodo justru membuka babak baru yang lebih besar dari perkara awalnya. 

Alih-alih meredam polemik, langkah hukum ini justru menyeret mantan Presiden Jokowi ke ruang yang selama bertahun-tahun ia hindari: pengadilan.

Dalam sebuah diskusi publik, pengamat politik Rocky Gerung menyebut perkembangan ini sebagai “episode paling membuat Jokowi frustrasi,” karena untuk pertama kalinya isu ijazah yang selama ini mengitari dirinya akan masuk ke proses peradilan yang terbuka.

“Ini bukan lagi soal hukum acara,” kata Rocky. “Ini soal pertanyaan publik yang bertahun-tahun tidak pernah dijawab oleh kepala negara.”

Kasus yang Berbalik Arah

Di tengah penetapan tersangka, kelompok yang dipidanakan justru menunjukkan respons yang tidak lazim: mereka menyambut proses ini sebagai peluang bertemu langsung dengan Jokowi di pengadilan. Bukan sebagai penantang, melainkan sebagai pihak yang menunggu klarifikasi.

Dalam perspektif hukum, polemik ini berangkat dari pertanyaan fundamental: apakah dokumen pendidikan seorang pejabat publik menjadi bagian dari kepentingan publik? Rocky mengatakan ya, karena “lokus delik dan kepentingan publik” terkait jabatan presiden melekat pada dokumen tersebut.

Sentimen publik terkait ijazah Jokowi tidak berdiri sendiri. Perdebatan ini melebar seiring munculnya kasus paralel terkait putranya, Gibran Rakabuming Raka, yang juga sempat diterpa isu pendidikan.

Rocky memperkirakan proses pengadilan bisa menjadi ruang untuk membongkar isu-isu lain yang sebelumnya tertahan di ranah opini publik.

“Begitu pengadilan dibuka, semua file lama akan terbuka: dari proyek kereta cepat hingga kebijakan-kebijakan era Jokowi yang dipertanyakan publik,” ujarnya.

Isu ijazah ini, menurut Rocky, berpotensi berubah menjadi kluster besar mengenai konsistensi ucapan, praktik politik keluarga, hingga keputusan-keputusan strategis selama 10 tahun menjabat. Ia menyebutnya sebagai “kotak Pandora” yang berisi sederet kritik yang selama ini hanya bergema di media sosial.

Para pendukung Jokowi menilai kasus ini sarat motif politik dan menuntut presumption of innocence diterapkan pada mantan presiden tersebut. Tetapi Rocky menilai asas tersebut hanya berlaku di ruang persidangan, bukan di ruang publik.

“Semakin sesuatu ditunda ditunjukkan, semakin kuat dugaan adanya masalah,” kata Rocky.

Ia menilai penundaan Jokowi menunjukkan ijazahnya selama bertahun-tahun menjadi faktor yang memperkuat kecurigaan publik dan menimbulkan ketidakpercayaan.

Dampaknya bagi Prabowo Subianto

Meski perkara ini menyangkut Jokowi, sorotan turut mengarah ke pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Publik mempertanyakan apakah penetapan tersangka terhadap Roy Suryo cs mencerminkan masih adanya pengaruh politik Jokowi di pemerintahan saat ini.

Namun Rocky menilai proses hukum justru bisa menguntungkan Prabowo. Ia mengatakan proses terbuka akan membuat Prabowo punya alasan untuk tidak ikut masuk ke pusaran isu ini.

“Jika sudah masuk ke pengadilan, Prabowo tidak bisa—dan tidak mungkin—mengintervensi. Itu membebaskan ruang politiknya,” kata Rocky.

Rocky juga menilai proses hukum ini memberi peluang bagi Prabowo untuk membangun jarak politik terhadap Jokowi tanpa harus menyatakannya secara terbuka.

Panggung Baru dan Pertaruhan Politik

Dengan penetapan tersangka ini, kasus ijazah yang selama bertahun-tahun hanya menjadi polemik publik kini berubah menjadi proses hukum resmi. Tahap berikutnya akan menjadi panggung besar: pemeriksaan saksi ahli, pengujian bukti, dan konfrontasi argumen.

Perhatian kini mengarah pada kemungkinan apakah pengadilan akan meminta Jokowi menunjukkan ijazahnya secara langsung—janji yang ia pernah sampaikan sendiri pada publik jika diperintahkan oleh pengadilan.

Perjalanan kasus ini baru dimulai. Tetapi satu hal tampak jelas dari arah angin politik hari ini: langkah yang dimaksudkan untuk menjerat para pengkritik justru dapat menjadi pintu yang membawa dampak luas pada reputasi dan warisan politik Jokowi.

(***)