"Sementara itu, pemerintah daerah seringkali terpaku oleh regulasi yang tumpang-tindih, fragmentasi kewenangan, dan proses perizinan yang panjang untuk mengadopsi teknologi pengolahan sampah modern," ujarnya.

Dalam konteks Perpres 109/2025 hadir untuk menyederhanakan sekaligus mengintegrasikan kebijakan nasional tentang pengelolaan sampah. 

Menurutnya, aturan yang baru memberikan kepastian hukum, memperjelas proses perizinan.

Serta membuka jalan bagi percepatan pembangunan fasilitas waste-to-energy sebagai solusi jangka panjang yang sejalan dengan target transisi energi nasional.

Dia juga beranggapan, Perpres 109/2025 hadir sebagai solusi yang memperjelas arah dan langkah penanganan sampah.