NasDem menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan daerah dengan kebijakan nasional dan provinsi, sehingga anggaran dapat menjawab kebutuhan prioritas masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berkelanjutan.

Fraksi Gerindra, melalui Tantowi Saputra Pangaribuan, Gerindra menegaskan bahwa penyusunan APBD harus selaras dengan kebijakan nasional, khususnya terkait ketahanan pangan, hilirisasi, peningkatan pelayanan publik, serta optimalisasi pendapatan melalui digitalisasi sistem pajak dan retribusi. 

Gerindra menilai Ranperda APBD harus menjadi pedoman pembangunan yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.

Fraksi PKS, juru bicara Hj. Zahraini menyampaikan bahwa APBD merupakan instrumen penting dalam menjaga keseimbangan perekonomian daerah dan wajib disusun sesuai regulasi.

PKS menyoroti tiga aspek utama: peningkatan kesejahteraan masyarakat, penguatan fasilitas pelayanan publik, serta pengembangan ekonomi kerakyatan melalui UMKM, pertanian, dan penciptaan lapangan kerja.

Fraksi ini juga meminta agar APBD selaras dengan agenda nasional, seperti ketahanan pangan dan reformasi birokrasi.